Perdana Menteri Hungaria yang baru, Peter Magyar, telah mengumumkan bahwa pemerintahannya akan menghentikan rencana penarikan negara tersebut dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan mengembalikan kewajiban Hungaria berdasarkan hukum internasional.
Berbicara pada konferensi pers di Budapest, Magyar mengatakan timnya telah meninjau proses penarikan tersebut dan akan menghentikannya sebelum berlaku (21/4).
Langkah ini membalikkan kebijakan yang diusulkan oleh Perdana Menteri Viktor Orban yang akan segera lengser, yang berupaya menarik Hungaria dari ICC setelah surat perintah pengadilan tersebut menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Penarikan tersebut, yang dijadwalkan pada 2 Juni, akan menjadikan Hungaria satu-satunya negara Uni Eropa di luar yurisdiksi pengadilan.
Peringatan Penangkapan untuk Netanyahu
Magyar menjelaskan bahwa keanggotaan ICC menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat, termasuk penegakan surat perintah penangkapan.
“Jika suatu negara adalah anggota Mahkamah Pidana Internasional, dan seseorang yang dicari oleh pengadilan memasuki wilayah kita, maka orang tersebut harus ditahan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa posisi ini telah dikomunikasikan langsung kepada Netanyahu, yang telah dicari oleh pengadilan sejak tahun 2024.
Pernyataan tersebut menandai komitmen eksplisit yang jarang terjadi dari seorang pemimpin Eropa untuk menegakkan surat perintah ICC. (is/knrp)